Seri Reformasi Ekosistem — bagian 2 dari 5. Lihat seluruh seri Transformasi
Indonesia telah memiliki dasar pengaturan BUMD melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, PP 54/2017, dan pedoman teknis seperti Permendagri 118/2018. Kerangka ini penting, tetapi kompleksitas BUMD yang terus berkembang memerlukan penguatan lebih lanjut.
Enam kesenjangan regulasi
| Dimensi | Kebutuhan | Risiko jika dibiarkan |
|---|---|---|
| Mandat dan nilai | Definisi operasional tiga dimensi nilai dan keselarasan mandat | BUMD dioptimasi hanya untuk laba atau kepatuhan administratif |
| Kompetensi dan seleksi pengurus | Standar kompetensi minimum, metodologi seleksi, sertifikasi | Kegagalan berulang karena seleksi non-merit |
| Harmonisasi sektoral | Kejelasan hierarki penerapan regulasi umum dan sektoral | Inefisiensi kepatuhan dan ketidakpastian interpretasi |
| Perlindungan keputusan bisnis | Perlindungan keputusan yang prudent, terdokumentasi, bebas benturan kepentingan, dan dalam kewenangan | Budaya menghindari risiko; inisiatif strategis tidak diambil |
| Penugasan publik | Mekanisme perhitungan biaya, persetujuan, dan kompensasi | BUMD tampak tidak sehat karena menanggung biaya kebijakan |
| Pembinaan nasional | Kelembagaan dengan mandat, kapasitas analitis, dan data | Reformasi lambat dan tidak merata |
Kepastian hukum keputusan bisnis
Salah satu kesenjangan yang paling terasa adalah perlindungan keputusan bisnis. Ketika Business Judgment Rule belum menjadi norma yang operasional, Direksi dapat terdorong menjadi terlalu defensif. Isu ini dibahas lebih lengkap di Fokus Isu: Business Judgment Rule, termasuk kasus Bank Pembangunan Daerah.
Profesionalisasi pengurus dan standar minimum
Standar kompetensi pengurus perlu mencakup tiga dimensi: kompetensi dasar tata kelola, strategi, keuangan, dan risiko; kompetensi sektoral; serta kompetensi kepemimpinan dan transformasi. Untuk BPD, standar OJK dapat menjadi pembanding; untuk BUMD non-keuangan perlu standar yang proporsional terhadap sektor dan skala.
Pedoman tata kelola juga perlu bersifat minimum tetapi proporsional. Standar universal mencakup piagam organ, pedoman benturan kepentingan, whistleblowing, standar pengadaan, pelaporan Direksi, audit internal, manajemen risiko, dan kepatuhan. BUMD menengah dan besar menambahkannya dengan komite audit yang berfungsi, Risk Appetite Framework, Three Lines Model, audit internal berbasis risiko, dan assurance terintegrasi.
Fondasi hukum yang jelas memberi ruang profesional bagi keputusan yang prudent.
Baca seri ini
Reformasi Ekosistem BUMD: Ketika Transformasi Perusahaan Belum Cukup · Lapis 2 Reformasi Ekosistem: Kelembagaan dan Tata Kelola Kepemilikan · Lapis 3 Reformasi Ekosistem: Data, Pengukuran, Pelaporan, dan Assurance · Lapis 4 Reformasi Ekosistem: Sinergi, Kolaborasi, dan Pengembangan Ekosistem
Rujukan: disarikan dari buku BUMD dan Ilusi Tata Kelola — Mengapa Banyak BUMD Gagal Menciptakan Nilai, Bab 11.3. Diagram bersumber dari buku yang sama.